Deskripsi Kelas

Mata kuliah Hukum Acara Pidana secara sistematis mengelaborasi prosedur formal penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menggambarkan siklus integral mulai dari penyelidikan awal oleh penyidik Polri atas dugaan tindak pidana melalui pengumpulan bukti permulaan, pemeriksaan saksi, dan identifikasi tersangka sebagaimana Pasal 1 ayat (5) KUHAP, dilanjutkan penyidikan untuk memperkuat alat bukti dengan kemungkinan penangkapan serta penahanan sementara demi menjaga prinsip due process of law, kemudian tahap penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan yang menelaah kelengkapan berkas dalam tujuh hari sesuai Pasal 1 ayat (13) KUHAP untuk menyusun dakwaan atau mengembalikan perkara guna pelengkapan, berlanjut ke persidangan terbuka di pengadilan negeri melibatkan penyajian dakwaan, pembelaan terdakwa, pemeriksaan saksi serta bukti berdasarkan sistem negatief wettelijk bewijstheorie Pasal 183 KUHAP hingga putusan hakim yang dapat berupa vonis bersalah, bebas, atau lepas dari tuntutan hukum disertai upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dalam tujuh hari, dan memuncak pada eksekusi putusan inkracht melalui pelimpahan terpidana ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana pokok seperti penjara, denda, atau rehabilitasi dengan pengawasan hak asasi narapidana, sehingga menjamin keadilan substantif, perlindungan hak manusia, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip legalitas, praduga tak bersalah, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam subsistem peradilan pidana Indonesia